Agresi israel ke gaza

Perang telah ada hampir sejak awal keberadaan umat manusia itu sendiri. Kebutuhan ekonomi dan politik yang saling bersaing telah menggiring manusia untuk mengangkat senjata melawan satu sama lain. Senjata dan tentara telah berkembang berdampingan, sehingga perang telah tumbuh semakin dahsyat dan merusak.

Namun, sampai abad ke-20, perang masih berbentuk “perang garis depan”, di mana para serdadu dari kedua belah pihak bertemu di kedua sisi medan perang dan pertempuran hanya berlangsung di sekitar medan ini. Dalam bentrokan ini, hanya serdadu sajalah yang terbunuh.

Tetapi di abad ke-20, sejenis perang baru telah lahir, perang yang sasarannya tidak hanya para serdadu, namun juga rakyat banyak. Akibat perang seperti itu dirasakan tidak hanya di beberapa negara saja, namun cenderung telah menyeret seluruh dunia ke dalam mulut menganga yang mengerikan.

Sepanjang sejarah, perang telah menimbulkan korban dan penderitaan yang hebat pada masyarakat. Sejumlah nabi yang diutus kepada manusia sebagai utusan Allah telah memperingatkan mereka akan malapetaka dan kekisruhan ini.

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan, saudara mereka Syu’aib, maka ia berkata, “Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan.” (QS Al-Ankabut: 36)

Melalui suara nabi mereka, bangsa Israel berjanji kepada Allah untuk tidak menumpahkan darah:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. (QS Al-Baqarah: 84) Edisi di balik perang_Harun yahya edisi bahasa indonesia

Kini bangsa israel lagi-lagi melanggar janji nya pada Tuhan dengan kembali melakukan Agresi ofensif brutal ke pemukiman padat jalur gaza yang sebelumnya telah mereka blokir pada tahun 2007 lalu karena kemenangan HAMAS dalam pemilu di negara palestina yang telah di lakukan secara demokratis.Agresi militer Israel ke Palestina ini dilakukan secara membabi buta dan emosional dengan dalih menghancurkan pusat-pusat persenjataan HAMAS, faktanya Serangan Israel eksesif dan indiscriminate, atau tidak membeda-bedakan target baik dari segi penduduk maupun bangunan yang dituju sehingga agresi militer ini adalah sebuah anomali. Dengan agresi ini, Israel ingin membalas serangan yang dilancarkan pejuang Hamas yang menembakkan roketnya ke permukiman Israel.

Dunia mengutuk keras perbuatan tersebut dan Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan tersebut, namun israel terus saja menggempur pemukiman gaza sepanjang tiga pekan semenjak berakhirnya gencatan senjata antara HAMAS dan israel pada tanggal 27 desember 2007 dan ini sudah merupakan tragedi kemanusiaan yang paling mencolok mata. serangan Israel ke Jalur Gaza telah melanggar berbagai Hukum internasional dan juga hukum humaniter ( hukum perang )

Sejak Israel melancarkan Operation Cast Lead pada 27 Desember 2008 untuk menghentikan serangan roket Hamas, lebih dari 1.100 orang Palestina termasuk 355 anak-anak, terbunuh dan setidaknya 5.000 orang terluka. Serangan ini secara faktual telah melanggar :

hukum internasional menyusul serangan militer mautnya di Jalur Gaza, termasuk dengan menyerang rumah sakit, media massa dan gedung-gedung PBB (fasilitas sipil ) Presiden Majelis Umum PBB ke -192, Miguel d’Escoto Brockmann dari Nicaragua.berkata Pelanggaran hukum internasional yang melekat dalam serangan Gaza tercatat sangat baik: hukuman kolektif; penggunaan (kekuatan) militer yang sangat berlebihan; serangan terhadap warga sipil termasuk rumah-rumah, masjid-masjid, universitas-universitas, sekolah-sekolah,”

Universal Declaration of human rights 1948 dalam hal kewajiban untuk menghormati terhadap kemanusiaan

Piagam PBB meski negara Yahudi itu mengklaim serangannya sebagai self-defence (pembelaan diri). berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, maka Israel seharusnya mengkomunikasikan agresi yang dilakukannya kepada PBB dan membiarkan Dewan Keamanan PBB yang mengambil tindakan bukannya melakukan tindakan sepihak dengan aksi militer.

Piagam PBB dalam the 1970 Declaration on principles of International Law_Deklarasai mengenai Prinsip-prinsip dalam hukum internasional tahun 1970 dalam hal setiap negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan secara penuh dengan i’tikad baik menurut kewajiban internasional yaitu untuk hidup berdampingan secara damai.

tindakan Israel itu sudah melanggar hukum humaniter internasional, karena melakukan serangan terhadap fasilitas sipil

serangan Israel dapat disebut sebagai unjust war karena serangannya sudah tidak proporsional atau berlebihan yang tidak membeda-bedakan target baik dari segi penduduk maupun dari segi bangunan yang di jadikan target padahal dalam Konvensi Jenewa jelas-jelas menyatakan bahwa harus dibedakan antara mereka yang termasuk kombatan dan mereka yang warga sipil.

Konvensi-Konvensi Den Haag tahun 1907 tentang Hukum Humaniter

merupakan kejahatan perang bila PBB berani untuk melakukannya namun karena Israel didukung sangat kuat oleh negara Amerika Serikat yang memiliki kekuatan veto dalam DK PBB maka sampai saat ii seakan-akan kita melihat impotensi PBB

Israel terus melanggar Perjanjian Annapolis. Negeri Yahudi itu nekat meneruskan rencana pembangunan permukiman baru di wilayah sengketa Jerusalem Timur, yang oleh Palestina diharapkan jadi ibu kota negara mereka. Keserakahan Israel menguasai wilayah sengketa itu terlihat dari tidak adanya iktikad baik mereka menjalankan kesepakatan damai yang diteken di Annapolis, AS, atas prakarsa Presiden AS George W. Bush akhir tahun lalu. Rakyat Palestina kini melihat pembangunan gedung di Har Homa atau Jabal Abu Ghneim sebagai sebuah benteng yang melingkari seluruh wilayah, memotong daerah pendudukan Tepi Barat. Mereka menilai langkah itu merupakan upaya Israel mengambil lagi sedikit demi sedikit wilayah Palestina.

Komisioner HAM PBB, Navi Pillay mantan hakim pengadilan kriminal internasional dari Afrika Selatan Dengan merujuk insiden yang terjadi di Zeitoun, sebelah tenggara Gaza City, saat mana 30 warga Palestina dikumpulkan di sebuah rumah, kemudian dibunuh lewat granat Israel insiden itu terlihat memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kejahatan perang dan melanggar HAM

mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB 1860 yang meminta pasukan israel segera dilakukan gencatan senjata dan penghentian segala bentuk kekerasan dan penyerangan di jalur gaza.

menggunakan senjata WP alias White Phosphorus (fosfor putih) untuk menggempur gaza . di mana senjata ini termasuk jenis senjata yang kontroversial karena akibat yang di sebabkan oleh penggunaan senjata ini terhadap manusia akan menimbulkan efek yang sangat mengerikan

Rejim Zionis-Israel melakukan ‘holocaust’ terhadap penduduk Gaza dengan sangat biadab. Tindakan biadab Israel itu menyebabkan ratusan orang yang tewas, dan ribuan lainnya yang luka. Sejak Israel memberlakukan embargo dan sanksi ekonomi, dan sekarang rejim Zionis-Israel melakukan serangan yang sangat brutal terhadap penduduk Gaza, yang mengakibatkan porak-porandanya kehidupan yang mana hal ini sudah di kategorikan sebagai dehumanisasi yang pada awalnya israel ini selalu mendengungkan tindakan genosida serupa yang pernah di lakukan nazi ( Hitler ) terhadap bangsa yahudi, Sebuah tindakan yang sangat ditentang oleh siapapun, karena bentuk tindakan dehumanisasi namun sekarang Zionis-Israel melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Hitler yang lebih dahsyat lagi.

Konvensi Monevideo 1933 dalam draft Declaration of the Rights and Duties of Nations_ Hak-hak dan kewajiban Negara dalam hal kewajiban untuk tidak mengganggu wilayah kedaulatan negara lain.

Janji pada Tuhan dalam kitab suci nya.

Setelah terdapat daftar panjang pelanggaran – pelanggaran yang telah di lakukan zionis israel kini kita melihat beranikah PBB sebagai lembaga resmi dunia yang bertugas menciptakan perdamaian global menghentikan agresi sepihak militer Israel?

Menarik apa yang telah di ucapkan oleh juru bicara International Criminal Court (ICC) di The Hague yang di kutip dari mobile suara media _ Kamis, 15/01/2009 11:57 WIB..

Juru Bicara ICC, Nicola Fletcher mengatakan, bahwa ICC tidak punya kewenangan hukum untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel dalam agresinya ke Jalur Gaza.

Fletcher mengungkapkan hal tersebut setelah organisasi hak asasi Palestina meminta ICC untuk menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza, hari Rabu kemarin. Dalam pernyataannya, ICC mengatakan bahwa kewenangan hukum pengadilan hanya terbatas pada kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan di sebuah wilayah atau dilakukan oleh sebuah negara yang menjadi anggota ICC.Sementara Israel bukan anggota ICC.

Menurut Fletcher, ICC bisa melakukan penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan Israel hanya jika pihak Israel bersedia menerima kewenangan hukum ICC atau jika ICC mendapat rujukan dari Dewan Keamanan PBB agar Israel diseret ke pengadilan.

Saat ini ada 108 negara yang terdaftar sebagai anggota ICC. Merekalah negara-negara yang ikut menandatangani Roma Statue yang menjadi dasar pembentukan pengadilan kriminal internasional yang berbasi di The Hague, Belanda pada tahun 2000. Pengadilan ini menyelidiki dan menjatuhkan sanksi atas kasus-kasus kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Israel dan AS tidak ikut menandatangani kesepakatan itu. Padahal saat ini, AS dan Israel adalah dua negara yang paling banyak melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perangNamun patut di cermati pernyataan …

Nah loh????

Kalau tidak berani karena takut dengan Israel dan AS, masa depan perdamaian dunia makin runyam karena diskriminasi kebijakan dan ketegasan. Mengapa PBB begitu bersemangat dan terkesan overacting ketika membahas nuklir Iran yang belum tentu jelas kebenarannya, sedangkan dalam masalah Israel dibiarkan? Inikah yang namanya keadilan ambigu yang penuh kemunafikan dan kebohongan.

Kalau dibiarkan, dunia makin tidak aman dan ancaman perang dunia ketiga sangat besar. Dibutuhkan kekuatan baru yang bisa dijadikan penyeimbang AS-Israel dalam konteks internasional.

Rusia dan China bisa mengambil peran ini. Di samping ekonomi keduanya kokoh, kekuatan militernya juga canggih.

Kalau dunia selalu bergantung PBB yang disetir AS dan Israel, instabilitas akan terjadi di mana-mana. Perpecahan internal dan permusuhan terselubung menjadi bahaya laten yang berbahaya.

Akhirnya, kita berharap PBB sebagai satu-satunya lembaga formal yang bertugas menjaga dan mengawal perdamaian dunia segera bertindak cepat, tepat, dan tegas agar tidak terjadi lagi agresi militer sepihak yang mengorbankan penduduk sipil. Jika PBB gagal mengatasi masalah ini, ke depan, dalam mengatasi masalah yang lain peran PBB dipertanyakan, betul-betul berani bertindak tegas dan adil atau sekadar menjadi kaki tangan AS dan sekutunya, termasuk di antaranya Israel? Wallahu alam

Published in: on Januari 23, 2009 at 3:40 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

keprihatinan ku:-[ trilogi mak iyum

pada hari minggu 18-01-2009 datang seorang nenek kira” berusia 65-70 tahun dengan membawa payung..1 tas besar berisi dagangan baju dan satu gendongan baju yang di punglu ( di bawa di pinggangnya)kira” 5-7 kg beratnya..dapat di bayangkan betapa sebuah usaha yang berat membawa beban seberat itu seharian hanya oleh tenaga nenek”!!:-( nama nenek itu IYUM..beliau cerita bahwa dulu beliau adalah pengasuh kakak ku yang pertama..beliau juga cerita banyak tentang betapa beliau kenal dan dekat dengan keluarga ku selama ini. nek iyum itu bercerita bahwa ia tidak punya anak..hidup dengan sebatang kara di rumah gubug yang seadanya tanpa penerangan yang layak..tidak ada listrik.tak ada air pam..tak ada fasilitas MCK yang memadai…aku pun brtanya…”nek kenapa tidak minta sambungan listrik aja ke tetangga??” ku bilang….dengan nada sedih tanpa pengharapan nek iyum berkata “jang..ema bisa bayar darimana kanggo bayar listriknya??icalan baju oge emak mah paling oge kenging 5rbu-10ru sadinten..da iyeumah dagang amanat..upami payu bae nya syukurr..upami teu pajeng nya di pasihkeun deui kanu gaduhna..ema teh kedah namah istirahat ..tos cape..tapi da kumaha..upami teu dagang..nya ema moal tuang..subhanallah…berat!sedih..dan tak bisa kubayangkan betapa berat keseharian hidup mak iyum… pertama kali ku dengar cerita mak iyum.aku alih kan pembicaraanku dulu karena jujur aku merasa pengen nangis ..aku alihkan saja bagaiman mak iyum bisa terus hidup selama ini..semakin aku dengar semakin aku tak kuasa menahan buliran air mata ini keluar…sebentar mak..emak hoyong emuh naon..kataku sambil memaksakan senyum..eehh teu kedah ujang..emak atos tuang huduk(nasi timbel dengan hanya 1-2 centong nasi dan lauk pauk seadanaya ) sabungkus sareng teh.aku pakasakan saja..wios atuh mak emak hoyong naon??kopi..teh manies atanapi cai herang wae semabar .aku masuk ke kamar sebentar untuk bisa sekedar menyeka air mata ku yang hampir keluar…sambil membuat kopi ku berdoa dalam hati..ya allah betapa berat hdup mak iyum ini..mudahkanlah rezekinya mudahkanlah urusannya..kuatkanlah hatinya..tabahkanlah langkahnya ya allah …:-( aku pun buatkan kopi panas karena cuaca di luar kembali mendung dan air putih juga beberapa makanan ringan…(bersambung)

Published in: on Januari 19, 2009 at 10:02 am  Tinggalkan sebuah Komentar  
Tags:

Bahan kuliah ilmu perundang-undangan 2

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  • YANG DIMAKSUD DENGAN MATERI MUATAN ADALAH ISI KANDUNGAN ATAU SUBSTANSI YANG DIMUAT DALAM UNDANG-UNDANG KHUSUSNYA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA UMUMNYA

  • SEBAGAI MANA DIMAKLUMI, SETIAP JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEMUAT MATERI TERTENTU YANG SATU BERBEDA DENGAN YANG LAINNYA. HAL TERSEBUT MENGANDUNG ARTI BAHWA SECARA SUBSTANSIAL PERBEDAAN JENIS SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK SEMATA-MATA DI DASARKAN KEPADA BENTUK, SYARAT DAN CARA PEMBENTUKAN, SERTA BADAN PEMBENTUKNYA TETAPI JUGA DI DI DASARKAN KEPADA ISI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA

UNDANG-UNDANG DASAR ATAU TAP MPR (S)

  • PADA DASARNYA SUATU UUD HANYA MEMUAT ATURAN TERPOKOK, BAIK BERUPA PRINSIP HUKUM MAUPUN BERUPA NORMA-NORMA HUKUM. APA YANG DIMUAT DALAM PEMBUKAAN MISALNYA PADA DASARNYA HANYA MEMUAT BERUPA PRINSIP-PRINSIP HUKUM YANG KEMUDIAN DIJABARKAN DALAM BATANG TUBUH MENJADI NORMA-NORMA HUKUM.

  • KETETAPAN MPR PUN BERISIKAN ATURAN DASAR, KARENA TAP MPR PADA HAKEKATNYA SAMA, NAMUN TINGKATANYA SETINGKAT LEBIH RENDAH

  • MENURUT KC WHEARE SUATU UUD MINIMAL AKAN BERISIKAN ATURAN-ATURAN DARI SUATU NEGARA YANG MENGATUR SUSUNAN PEMERINTAHAN, YAKNI TENTANG BADAN-BADAN LEGISLATIF, EKSEKUTIF DAN YUDISIAL, SELAIN ITU JUGA DIATUR PULA HUBUNGAN TIMBAL BALIKNYA.

  • SECARA GARIS BESAR UUD BERISIKAN TUJUAN ATAU CITA-CITA POLITIK DARI SUATU NEGARA.

  • SRI SOEMANTERI, MENYATAKAN UUD SEBAGAI DOKUMEN FORMAL BERISI,

    1. HASIL PERJIANGAN POLITIK BANGSA DI WAKTU LAMPAU;

    2. TINGKAT-TINGKAT TERTINGGI PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN

    3. PANDANGAN TOKOH-TOKOH BANGSA YANG HENDAK DIWUJUDKAN;

    4. SUATU KEINGINAN DENGAN MANA PERKEMBANGAN KEHIDUPAN KETATANEGARAAN YANG HENDAK DIPIMPIN

  • STENBEEK, UUD MEMUAT TIGA HAL POKOK

    1. ADANYA JAMINAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DAN WARGA NEGARA;

    2. DITETAPKANNYA SUSUNAN KETATANEGARAAN SUATU NEGARA YANG BERSIFAT FUNDAMENTAL

    3. ADANYA PEMBAGIAN DAN PEMBATASAN TUGAS KETATANEGARAAN YANG BERSIFAT FUNDAMENTAL.

UNDANG-UNDANG, PERPU, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN LAINNYA

  • MENGENAI ISI MUATAN UU TERDAPAT BERBAGAI PENDAPAT

    1. SEMUA ASPEK KEHIDUPAN DAPAT DIATUR DALAM UU

    2. HANYA CUKUP MENGATUR HAL-HAL POKOK SAJA

  • MENURUT SOEHINO ADA EMPAT HAL YANG MENJADI MATERI MUATAN UU, YAITU :

    1. MATERI YANG MENURUT UUD HARUS DIATUR DENGAN UU

    2. MATERI YANG MENURUT TAP MPR YANG MEMUAT GARIS BESAR DALAM BIDANG LEGISLATIF HARUS DILAKSANAKAN DENGAN UU

    3. MATERI YANG MENURUT UU POKOK ATAU UU TENTANG POKOK-POKOK HARUS DILAKSANAKAN DENGAN UU

    4. MATERI LAIN YANG MENGIKAT UMUM.

  • MENURUT A HAMID S ATTAMIMI, BUTIR-BUTIR MATERI MUATAN UU INDONESIA ADALAH

  1. YANG TEGAS-TEGAS DIPERINTAHKAN UU DAN TAP MPR

  2. YANG MENGAUR LEBIH LANJUT KETENTUAN UUD

  3. YANG MENGATUR HAK-HAK ASASI MANUSIA

  4. YANG MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

  5. YANG MENGATUR PEMBAGIAN KEKUASAAN

  6. YANG MENGATUR ORGANISASI POKOK LEMBAGA-LEMBAGA TERTINGGI ATAU TINGGI NEGARA

  7. YANG MENGATUR PEMBAGIAN WILAYAH

  8. YANG MENGATUR SIAPA WARGA NEGARA DAN CARA MEMPEROLEHNYA

  9. YANG DINYATAKAN OLEH SUATU UU UNTUK DIATUR DENGAN UU

PERATURAN PEMERINTAH

  • PERATURAN PEMERINTAH ADALAH PERATURAN YANG DIBENTUK OLEH PRESIDEN UNTUK MENJALANKAN UNDANG-UNDANG. DENGAN DEMIKIAN MAKA MATERI MUATAN PERATURAN PEMERINTAH ADALAH MATERI YANG TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.

  • MENURUT BAGIR MANAN, PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH HANYA DILAKUKAN APABILA ADA KUASA DARI UNDANG-UNDANG, ARTINYA HARUS ADA DASARNYA DALAM UNDANG-UNDANG YANG MEMBOLEHKAN DIATUR

  • HAL SENADA JUGA DIUNGKAPKAN OLEH A HAMID S ATTAMIMI BAHWA MATERI MUATAN PERATURAN PEMERINTAH IALAH SELURUH MATERI YANG ADA DALAM UNDANG-UNDANG YANG MENDELEGASIKAN.

FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  1. FUNGSI INTERNAL

a. FUNGSI PENCIPTAAN HUKUM

b. FUNGSI PEMBAHARUAN HUKUM

c. FUNGSI KEPASTIAN HUKUM

  1. FUNGSI EKSTERNAL

a. FUNGSI PERUBAHAN

b. FUNGSI STABILITASI

c. FUNGSI KEMUDAHAN

KEWENANGAN

PADA BEBERAPA NEGARA, FUNGSI LEGISLATIF ATAU KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG DILAKUKAN OLEH SATU BADAN)

KEWENANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KEWENANGANNYA ADA PADA DUA BADAN, YAITU :

  1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

  2. PRESIDEN

BERDASARKAN HAL TERSEBUT, JELAS BAHWA JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DINAMAKAN UNDANG-UNDANG HARUS DIBENTUK ATAS DASAR KERJASAMA ANTARA PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERPU

DALAM PEMBENTUKAN PERPU DAPAT DILIHAT DALAM PASAL 22 UUD 1945, DIMANA PRESIDEN MEMILIKI KEWENANGAN MEMBUAT PERPU DENGAN TETAP HARUS ADA PERSETUJUAN DARI DPR, AKAN TETAPI PERSETUJUAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN SETELAH PERPU TERBENTUK.

SELANJUTNYA PERPU DIBENTUK HARUS DALAM KEADAAN DARURAT ATAU KEADAAN MENDESAK.

DALAM HUBUNGAN DENGAN KEWENANGAN PRESIDEN MEMBENTUK PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBHUT PERLU KIRANYA DISIMAK PENDAPAT A HAMID S ATAMIMI, YAITU KEKUASAAN PENGATURAN PRESIDEN MELIPUTI

  1. LEGISLATIF POWER PRESIDEN ADALAH KEKUASAAN MEMBENTUK UU DENGAN PERSETUJUAN DPR.

  2. KEKUASAAN EXECUTIVE POWER YANG DIDALAMNYA MENGANDUNG KEKUASAAN PENGATURAN ADALAH KEKUASAAN PENGATURAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN.

  3. KEKUASAAN REGLEMENTAIRE ADALAH KEKUASAAN MEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENJALANKAN UNDANG-UNDANG.

  4. NOODVERORDENINGSRECHT, YANG SERING DIARTIKAN SEBAGAI HAK SUBJEKTIF DARI PRESIDEN. HAK TERSEBUT MERUPAKAN HAK UNTUK MENETAPKAN PERATURAN DALAM HAL NEGARA SEDANG DALAM KEADAAN KEPENTINGAN YANG MEMAKSA (PERPU)

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  1. TAHAP PERSIAPAN DAN PERANCANGAN

  2. TAHAP PEMBAHASAN ATAU PEMBICARAAN DI DPR/DPRD

  3. TAHAP PENETAPAN DAN ATAU PENGESAHAN

  4. TAHAP PENGUNDANGAN ATAU PENGUMUMA

APABILA SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TELAH DIUNDANGKAN MAKA SETIAP ORANG (TERUTAMA YANG TERKAIT DENGAN MATERI YANG DIATUR) MENJADI TERIKAT DAN DIANGGAP TELAH MENGETAHUI.

PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

  1. HAK MENGUJI FORMAL, ADALAH WEWENANG UNTUK MENILAI, APAKAH SUATU PRODUK LEGISLATIF SEPERTI UNDANG-UNDANG MISALNYA TERJELMA MELALUI CARA-CARA (PROSEDUR) YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

  2. HAK MENGUJI MATERIL, ADALAH SUATU WEWENANG UNTUK MENYELIDIKI DAN KEMUDIAN MENILAI APAKAH SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ISINYA SESUAI ATAU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI DERAJATNYA, SERTA APAKAH SUATU KEKUASAAN TERTENTU BERHAK MENGELUARKAN PERATURAN TERTENTU.

Published in: on Januari 16, 2009 at 4:19 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

Bahan Kuliah haptun

PROSEDUR BERACARA DI TINGKAT

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh :  H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., M.H.

I.     PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres), dan sampai dengan sekarang ada 26 PTUN. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN di Bandung, Semarang dan Padang. Keppres No. 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Keppres No. 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Keppres No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Untuk wilayah hukum PTUN Dili, setelah Timor Timur merdeka bukan lagi termasuk wilayah Republik Indonesia.PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama.

II.      TAHAPAN PEMERIKSAAN:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya.Penyelesaian sengketa di PTUN tahapannya sebagai berikut :

A. Penelitian Administrasi

Penelitian Administrasi dilakukan oleh Kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register yaitu setelah Penggugat/kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di Pengadilan, akan tetapi dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan, “Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan”Dalam Surat Edaran MA No.2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun1986 diatur mengenai Penelitian Administrasi :1.        Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. 2.       Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjuk mengenai :

  1. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan.

  2. Setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara.

  3. Perbaikan formal surat gugatan (jika memang ada).

  4. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai tempel, karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh UU.

  5. Nomor Register perkara di PTTUN harus dipisahkan antara perkara tingkat banding dan perkara yang diajukan ke PTTUN sebagai instansi tingkat pertama (vide Pasal 51 ayat 3 UU No. 5 Tahun1986).

  6. Di dalam kepala surat, alamat kantor PTUN atau PTTUN harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya walaupun mungkin kotanya berbeda.Misalnya: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya                                         Jalan … No…                                         di                                               Sidoarjo Kode Pos ……Tentang hal ini harus disesuaikan dengan penyebutan yang telah ditentukan dalam UU No. 19 Tahun1960, Keppres No. 52 tahun 1990.

  7. a. Identitas Penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 UU No. 5 Tahun1986.b. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi keseragaman model surat      gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak Penggugat pribadi (in person) dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampingi, sehingga dalam register perkara akan tampak jelas siapa pihak-pihak yang berperkara senyatanya.c. Penelitian administratisi supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai Pasal 56 dan tidak menyangkut segi materiil gugatan. Namun dalam  tahap ini Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak untuk memperbaiki yang dianggap perlu. Sekalipun demikian,  Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan materi gugatan.

  8. a. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya perkara yang ditaksir oleh panitera sesuai Pasal 59 sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).b.Dalam perkara yang diajukan melalui pos, panitera harus memberi tahu tentang pembayaran uang muka kepada penggugat dengan diberi waktu paling lama 6 (enam) bulan bagi  Penggugat itu untuk memenuhi dan kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan, terhitung sejak dikirimkannya surat pemberitahuan tersebut dan uang muka biaya perkara belum diterima di Kepaniteraan, maka perkara Penggugat tidak akan didaftar.c.Walaupun gugatan yang dikirim melalui pos selama masih belum dipenuhi pembayaran uang muka biaya perkara dianggap sebagai surat biasa, akan tetapi kalau sudah jelas merupakan surat gugatan, maka harus tetap disimpan di Kepaniteraan Muda Bidang Perkara dan harus dicatat dalam Buku Bantu Register dengan mendasar pada tanggal diterimanya gugatan tersebut, agar dengan demikian ketentuan tenggang waktu dalam Pasal 55 tidak terlampaui.

  9. Dalam hal Penggugat bertempat tinggal jauh dari PTUN dimana ia akan mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biaya perkara dapat ditempuh dengan cara :

  • Panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui PTUN mana gugatan diajukan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Ongkos kirim ditanggung penggugat di luar panjar biaya perkara.

  • Panjar biaya perkara dikirim langsung kepada PTUN dimana ia mendaftarkan gugatannya.

  1. a. Dalam hal suatu pihak didampingi kuasa, maka bentuk Surat Kuasa Khusus dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan (waarmerking) oleh pejabat yang berwenang. b. Surat Kuasa Khusus bagi pengacara/advokat tidak perlu dilegalisir.c. Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanya substitusi tetapi dimungkinkan pula adanya kuasa insidentil.d. Surat kuasa tidak perlu didaftarkan di Kepaniteraan PTUN.

  2. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan, dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :  a. Siapa subyek gugatan, dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh Kuasa. b.  Apa yang menjadi obyek gugatan, dan apakah obyek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan TUN yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986.

  1. Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan, dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 huruf a, b, dan c UU No. 5 Tahun 1986. (Setelah keluarnya UU No. 9 Tahun 2004 alasan gugatan mendasarkan pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahn 2004).

  2. Apakah yang menjadi petitum atau isi gugatan, yaitu hanya pembatalan Keputusan TUN saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, Panitera atau staf Kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut, untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditindaklanjuti dengan Prosedur Dismissal

B. Proses Dismissal

Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa prosses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan Disimissal, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporteur (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan disimisal apabila dipandang perlu.Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

  1. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.

  2. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh   penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.

  3. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.

  4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat.

  5. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut. Hal ini dalam praktek tidak pernah dilakukan karena adanya perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan.

Penetapan Dismissal ditandatangani oleh ketua dan panitera/wakil panitera (wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan dismissal dalam hal ketua berhalangan).Penetapan Ketua Pengadilan tentang dismissal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.

Berdasarkan Surat MARI No. 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak bahwa agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62  tersebut kecuali mengenai Pasal 62 ayat 1 huruf

  1. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang  pengadilan. Pengertian “pokok gugatan” ialah fakta yang dijadikan dasar gugatan atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutannya. (Penjelasan Pasal 62 ayat 1 huruf a UU No5 Tahun 1986).

  2. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Terhadap penetapan dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan. Proses perlawanan dilakukan secara singkat, serta setidak-tidaknya Penggugat/Pelawan maupun Tergugat/Terlawan didengar dalam persidangan tersebut.

Berdasarkan Surat MARI No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak, diatur mengenai Prosedur perlawanan-       Pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismissal (Pasal 62 ayat 3 sd. 6 UU No.5/1986) tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi, ahli, dsb. Sedangkan penetapan dismissal harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.-       Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi pengucapan putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.-       Terhadap perlawanan yang dinyatakan benar maka dimulailah pemeriksaan terhadap pokok perkaranya mulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya.-       Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah Majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut tetapi dengan penetapan Ketua Pengadilan. Jadi tidak dengan secara otomatis. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan maka penetapan dismissal itu gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.            Apabila pihak Pelawan mengajukan permohonan banding atau upaya hukum lainnya, maka Panitera berkewajiban membuat akte penolakan banding atau upaya hukum lainnya.

c. Pemeriksaan Persiapan

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan/ penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Maksud Pasal 63 ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat TUN yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk mematangkan perkara itu.

Dalam pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran (SEMA No. 2 Tahun1991) serta Juklak MARI (Juklak MARI No.052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992), (Surat MARI No. 223/Td.TUN/ X/ 1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak), (Surat MARI No. 224 /Td.TUN/X/1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak). Majelis Hakim berwenang untuk :

  • Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.

  • Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan, demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat TUN mengingat bahwa penggugat dan Badan atau Pejabat TUN kedudukannya tidak sama. Dapat pula melakukan acara mendengarkan keterangan-keterangan dari Pejabat TUN lainnya atau mendengarkan keterangan siapa saja yang dipandang perlu oleh hakim serta mengumpulkan surat-surat yang dianggap perlu oleh hakim.

  • Dalam kenyataan Keputusan TUN yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi apabila penggugat yang tidak memiliki Keputusan TUN yang bersangkutan tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Untuk itu, Hakim dapat meminta kepada Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan TUN yang sedang disengketakan itu. Dengan kata “sedapat mungkin” tersebut ditampung semua kemungkinan, termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986.

  • Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan. Dalam hal adanya tanggapan dari Tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik. Bahwa untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan.

  • Mencabut “Penetapan Ketua PTUN tentang penundaan pelaksanaan Keputusan TUN” apabila ternyata tidak diperlukan. ·

  • Dalam tahap pemeriksaan persiapan juga dapat dilakukan pemeriksaan setempat.  Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak selalu harus dilaksanakan lengkap, cukup oleh salah seorang anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

Kalau gugatan dari Penggugat dinilai oleh Hakim sudah sempurna maka tidak perlu diadakan perbaikan gugatan. ·

Majelis Hakim juga harus menyarankan kepada penggugat untuk memperbaiki petitum gugatan yang sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 tentang petitum gugatan dan dalam Pasal 97 ayat 7 tentang putusan pengadilan, maka untuk keseragaman bunyi amar putusan adalah sebagai berikut  :

1.       Mengabulkan gugatan penggugat.

2.      Menyatakan batal keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama intansi atau nama Badan/Pejabat TUN tanggal… Nomor….perihal….atau menyatakan tidak sah keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama instansi atau nama Badan/Pejabat TUN, tanggal ….nomor…perihal…).

Selanjutnya diikuti amar berupa mewajibkan atau memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan. Untuk itu didalam praktek masih adanya putusan yang sifatnya deklaratoir (Menyatakan batal atau tidak sah saja) , tidak diikuti amar selanjutnya berupa :Mewajibkan atau Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan.

Tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan dalam fase pemeriksaan persiapan, janganlah diterapkan secara ketat sesuai bunyi penjelasan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986. Tenggang waktu 30 hari tersebut tidak bersifat memaksa maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru satu kali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. (Penjelasan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun1986).Dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat tidak ada pemeriksaan persiapan. Setelah ditunjuk Hakim tunggal, langsung para pihak dipanggil untuk persidangan.

d. Persidangan

Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat (Pasal 98 dan 99 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).Ketua Majelis/Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk  pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan  hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat.Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa TUN dengan tiga orang Hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan Hakim Tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa TUN dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur, dan penggugat harus membayar biaya perkara. Setelah gugatan penggugat dinyatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan tersebut tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih diantara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang.Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Apabila pada hari penundaan sidang tersebut tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh Hakim Ketua Sidang dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal  yang diajukan oleh mereka masing-masing. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara.Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan hakim ketua sidang dalam proses pemeriksaan sengketa TUN adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada kehendak para pihak, melainkan Hakim harus selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu.Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Pasal 107 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peratun dapat menentukan sendiri :

  1. Apa yang harus dibuktikan.

  2. Siapa yang harus dibebani pembuktian hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri.

  3. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.

  4. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Alat bukti terdiri dari : Surat atau tulisan, Keterangan ahli, Keterangan saksi, Pengakuan para pihak, Pengetahuan hakim. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TUN, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa. Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu. Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari pengadilan.Pemeriksaan saksi di persidangan dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang. Saksi yang sudah diperiksa harus tetap di dalam ruang sidang kecuali jika hakim ketua sidang menganggap perlu mendengar saksi yang lain di luar hadirnya saksi yang telah didengar itu misalnya apabila saksi lain yang akan diperiksa itu berkeberatan memberikan keterangan dengan tetap hadirnya saksi yang telah didengar.Atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan.Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan. Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan tidak dibebankan sebagai biaya perkara.Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan hakim mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Menjadi saksi adalah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang dipanggil menghadap sidang Pengadilan untuk menjadi saksi tetapi menolak kewajiban itu dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan polisi. Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan tersebut tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi. Ketua Pengadilan yang mendelegasikan wewenang pemeriksaan saksi tersebut mencantumkan dalam penetapannya dengan jelas hal atau persoalan yang harus ditanyakan kepada saksi oleh Pengadilan yang diserahi delegasi wewenang tersebut.Dari pemeriksaan saksi tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengadilan yang kemudian dikirimkan kepada Pengadilan yang memberikan delegasi wewenang di atas.1).    Pada setiap pemeriksaan, panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang. 2).   Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. Apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut .Apabila hakim ketua sidang dan panitera berhalangan menandatangani maka berita acara ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalangannya hakim ketua sidang dan panitera tersebut.Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir tentang waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya. (Pasal 95 UU No. 5 Tahun1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.

e. Putusan

Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakataan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Putusan pengadilan harus memuat dan memenuhi syarat sebagai berikut :

a.     Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kedudukan para pihak;

c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;

d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;

g.      hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan hadir atau tidak hadirnya para pihak. (Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004).

Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut, dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.Dalam Pasal 97 ayat (7), (8), (9) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengenai putusan yaitu :(7)  Putusan pengadilan dapat berupa :

a.      Gugatan penggugat ditolak.

b.      Gugatan penggugat dikabulkan.

c.       Gugatan penggugat tidak diterima.

d.      Gugatan penggugat gugur.

(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan    kewajiban   yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN.

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat disertai pembebanan ganti rugi berupa :

a.      Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan atau

b.      Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan penerbitan keputusan TUN yang baru; atau

c.       Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.(10)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.(11)

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Bagi pihak yang tidak sependapat dengan Putusan PTUN dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan PTUN diberitahukan secara sah.

KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh : H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH.

I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan, bahwa :

  1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

  2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Makamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Makamah Konstitusi

Berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen, yang mengatur kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman kita sekarang selain diselenggarakan olah Mahkamah Agung  (MA) dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan juga oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedudukan Mahkamah Agung sama, baik sebelum dan sesudah amanden UUD 1945 merupakan puncak dari badan-badan peradilan di empat lingkungan peradilan. Empat lingkungan peradilan yang terdiri dari 1 (satu) lingkungan peradilan umum dan 3 (tiga) lingkungan peradilan khusus yaitu : agama, militer dan tata usaha negara. Keempat  lingkungan peradilan tersebut masing-masing memiliki badan peradilan (pengadilan) tingkat pertama dan banding. Badan-badan peradilan tersebut berpuncak pada sebuah MA.

Untuk lingkungan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.

PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding.

Akan tetapi untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi berdasarkan Pasal 48 UU No. 5 tahun1986 jo UU No. 9 tahun 2004 maka PT.TUN merupakan badan peradilan tingkat pertama. Terhadap putusan PT.TUN tersebut tidak ada upaya hukum banding melainkan kasasi.

II.   PTUN DI INDONESIA

Dalam UU No 5 Tahun 1986 untuk membentuk PTUN dengan Keputusan Presiden (Keppres). Di Indonesia sampai dengan sekarang ada 26 PTUN. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN di Bandung, Semarang dan Padang. Keppres No. 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Keppres No. 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Keppres No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Untuk wilayah hukum PTUN Dili, setelah Timor Timur merdeka bukan lagi termasuk wilayah Republik Indonesia.

III.  KOMPETENSI PTUN

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan :

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

  2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Untuk saat sekarang PTUN masih terbatas sebanyak 26 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar  di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah hukumnya meliputi  beberapa kabupaten dan kota. Seperti PTUN Medan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara dan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera.

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat.

Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut :

Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

  1. Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

  2. Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

  3. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

  4. Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.

  5. Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.

Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat tergugat dan hanya bersifat eksepsional di tempat penggugat diatur menurut Peraturan Pemerintah. Hanya saja sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).

Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004.

Namun ini, ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi : Pembatasan langsung, pembatasasn tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara.

1)  Pembatasan Langsung

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini :

  1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

  2. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.

  3. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.

  4. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

  5. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  6. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

2.      Pasal 49, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan :

  1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  2. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2)      Pembatasan Tidak Langsung

Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi PT.TUN untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh.

Pembatasan tidak langsung ini terdapat di dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan,

  1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

  2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya adminisratif yang bersangkutan telah digunakan.

(3)   Pembatasan langsung bersifat sementara

Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk mengadilinya, namun sifatnya sementara dan satu kali (einmalig). Terdapat dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa, “ Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum”.

  1. IV. OBYEK dan SUBYEK SENGKETA di PTUN

1. Obyek Sengketa

Obyek sengketa di PTUN adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 dan Keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

a. Keputusan Tata Usaha Negara :

Pengertian Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 uu No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 ialah  Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Dari rumusan keputusan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positip sebagai berikut  :

  1. Suatu penetapan tertulis.

  2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara.

  3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara.

  4. Bersifat konkret, individual dan final.

  5. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

b. Keputusan tata usaha negara fiktif negatif

Obyek sengketa PTUN termasuk keputusan tata usaha Negara yang fiktif negatif sebagai mana dimaksud Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, yaitu :

  1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

  2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai mana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau penjabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

  3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohononan, badan atau penjabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan.

Jadi jika jangka waktu telah lewat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau setelah lewat empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat tata usaha negara itu tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, maka Badan atau Pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Sikap pasif Badan/Pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan itu dapat disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun tidak tertulis. Keputusan demikian disebut keputusan fiktif-negatif. Fiktif artinya tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis. Sedangkan negatif berarti karena isi keputusan itu berupa penolakan terhadap suatu permohonan.

Keputusan fiktif negatif merupakan perluasan dari keputusan tata usaha negara tertulis yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara.

2. SUBYEK SENGKETA

a.      Penggugat

Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tata usaha negaratutan agar Keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tata usaha negaratutan ganti rugi dan rehabilitasi. (Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).

Selain itu pula Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek gugatan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 maka hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat keputusan tata usaha negara.

Gugatan disyaratkan diajukan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan.

Uang muka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan kembali kalau perkaranya sudah selesai. Dalam hal penggugat kalah dalam perkara dan ternyata masih ada kelebihan uang muka biaya perkara, maka uang kelebihan tersebut akan dikembalikan kepadanya tetapi kalau ternyata uang muka biaya perkara tersebut tidak mencukupi ia wajib membayar kekurangannya.

Untuk mengajukan gugatan diperlukan alasan-alasan yang mendasarinya terhadap Keputusan tata usaha negara yang digugat, pengadilan memerlukan dasar pengujian apakah keputusan tata usaha negara tersebut rechtmatig (absah) atau tidak. pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun1986 UU No. 9 Tahun 2004 menggariskan alasan mengajukan gugatan bagi penggugat yang merupakan dasar pengujian oleh pengadilan.

Alasan mengajukan gugatan menurut Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 adalah  :

  1. Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  2. Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB).

Aspek yang bertentangan itu menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi keputusan tata usaha negara tersebut.

b.      Tergugat

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004  menyebutkan pengertian Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan, “Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atributif dan delegasi. Kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugatan tata usaha negara (gugatan ke PTUN), mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima mandat tidak bisa menjadi tergugat di PTUN.

Ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkan keputusan yang disengketakan itu menyebutkan secara jelas Badan atau Pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang pemerintahan. Jadi dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan sendiri itu dinamakan bersifat atributif. Dan manakala Badan atau Pejabat tata usaha negara memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif itu mengeluarkan Keputusan tata usaha negara yang kemudian disengketakan, maka yang harus digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif tersebut.

Ada kalanya ketentuan dalam peraturan dasarnya menyebutkan bahwa badan atau pejabat yang mendapat kewenangan atributif mendelegasikan wewenangnya kepada Badan atau Pejabat lain. Apabila Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima pendelegasian ini mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang kemudian disengketakan, maka Badan atau Pejabat tata usaha negara inilah yang menjadi tergugat.

c.       Pihak Ketiga yang berkepentingan

Dalam Pasal 83 UU No. 5 / 1986 jo UU No. 9/ 2004 disebutkan :

  1. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai:

–       pihak yang membela haknya, atau

–       peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

  1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat l dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara.

  2. Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata ikut serta dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.

  1. V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang digugat.

Dalam hal yang hendak digugat ini merupakan keputusan menurut ketentuan :

  1. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

  2. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu itu dihitung setelah 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 dinyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata usaha negara, yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha negara yang bersangkutan.

Sebagai contoh putusan MA No. 5/K/TUN/1992, dipertimbangkan bahwa Penggugat-Penggugat bukan orang yang dituju dalam obyek gugatan, Penggugat-Penggugat baru mengetahui adanya keputusaan tata usaha negara yang merugikannya sewaktu mereka mengurus Surat Sertipikat Tanah yang bersangkutan.

Published in: on Januari 16, 2009 at 4:07 am  Tinggalkan sebuah Komentar  
Tags: ,

bahan kuliah hukum internasional

BAHAN KULIAH HUKUM INTERNASIONAL …PENGANTAR AJAH GTU LOH

Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.

Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata.

Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. (Kusumaatmadja, 1999; 1)

Awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari hukum internasional, antara lain yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis (Perihal Perang dan Damai). Menurutnya “hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya ”.

Sedang menurut Akehurst : “hukum internasional adalah sistem hukum yang di bentuk dari hubungan antara negara-negara”

Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.

Salah satu definisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheny Hyde :

“ hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan

antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup :

1. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara ; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu ;

2. peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional” (Phartiana, 2003; 4)

Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan Hyde, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan ’’hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain’’. (Kusumaatmadja, 1999; 2)

Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya.

Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya.

Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional

Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium, Ius Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.

Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter Gentium yang lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de Gens (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations (Inggris). (Kusumaatmadja, 1999 ; 4)

Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada abad XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai muncul negara-negara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial, kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional. (Phartiana, 2003 ; 41)

Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis.

Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de Vittoria, Fransisco Suarez dan Alberico Gentillis. (Mauna, 2003 ; 6)

Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasar hukum internasional adalah kesepakatan bersama antara negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya Du Contract Social, La loi c’est l’expression de la Volonte Generale, bahwa hukum adalah pernyataan kehendak bersama. Tokoh lain yang menganut aliran Positivis ini, antara lain Cornelius van Bynkershoek, Prof. Ricard Zouche dan Emerich de Vattel

Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain, (2). Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (law-making treaties) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase, (3). Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.

Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1). Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara, (2). Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang, (3). Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global, (4). Bermunculannya organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang. (Mauna, 2003; 7)

Sumber_Sumber Hukum Internasional

Sumber_Sumber material Hukum internasional dapat diartikan sebagai bahan-bahan aktual darimana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku yang ditetapkan terhadap keadaan tertentu.

Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk atau wujud apa sajakah hukum itu tampak dan berlaku. Dalam bentuk atau wujud inilah dapat ditemukan hukum yang mengatur suatu masalah tertentu

Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai

è dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;

è metode penciptaan hukum internasional

è tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit. (Burhan Tsani, 1990; 14)

sumber sumber tersebut adalah :

  1. Kebiasaan Internasional
  2. Traktat yang Berlaku
  3. Keputusan Pengadilan
  4. Pendapat Para Ahli Hukum
  5. Sumber Hukum Lainnya

Menurut Pasal 38 ( 1 ) Statuta Mahkamah Internasional Court Of Justice

  1. Traktat-traktat Internasional
  2. Kebiasaan Internasional yang telah terbukti diterapkan dalam praktek Hukum Internasional
  3. Prinsip-prinsip Umum tentang Hukum
  4. Keputusan Pengadilan dan ajaran para sarjana Hukum terkemuka.

Kebiasaan ( Custom )

Kebiasaan merupakan sumber hukum yang asli bagi Hukum Internasional dan Kebiasaan dipandang sebagai sumber hukum yang paling tua.

Custom dan Usage

Usage merupakan sebuah praktek yang tidak mengikat atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hubungan antara custom dan usage adalah : Usage merupakan titik awal terbentuknya kebiasaan, dan cenderung memiliki potensi konflik. Sementara custom biasanya sudah unified.

Traktat

Traktat adalah perjanjian antara pihak-pihak peserta atau negara-negara di tingkat Internasional.

Traktat bisa dikatakan memiliki kemiripan dengan kontrak dalam Hukum Nasional, oleh karena itu traktat hanya mengikat bagi para pihak yang turut serta dalam perjanjian yang dimaksud.

Untuk menyatakan adanya kehendak terikat dalam perjanjian harus dinyatakan dalam tindakan yang disebut dengan RATIFIKASI. Ini lah substansi dari prinsip hukum Pacta Sunt Servanda.

Jenis_jenis traktat

q Treaty of Contract

(Perjanjian Khusus atau Tertutup)

Adalah perjanjian yang melahirkan suatu kaidah Hukum atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan saja

q Multilateral Treaty

Adalah perjanjian yang ditinjau dari isi atau kaidah Hukum yang dirkannya dapat diikuti oleh negara-negara lain yang semula tidak ikut dalam proses pembuatan perjanjian tersebut.

Prinsip-prinsip umum tentang hukum

Adalah prinsip-prinsip atau asas-asas yang fundamental yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. (Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional)

Keputusan Pengadilan Pendapat ahli Hukum

Putusan pengadilan dinyatakan dalam Statuta tersebut sebagai alat tambahan dalam sumber materil Hukum Internasional.

Putusan Pengadilan yang dimaksud disini adalah dalam ruang lingkup pengadilan Internasional.

Begitupun Pendapat Ahli Hukum bersifat tambahan dalam sumber materil Hukum Internasional.

Sumber Hukum Lainnya

¡ 1. Ketetapan atau keputusan organisasi Internasional

¡ 2. Ketetapan atau Keputusan Konferensi Internasional

Subyek Hukum Internasional

Subyek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional.

Dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, adalah:

  1. Negara

Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah:

è penduduk yang tetap;

è wilayah tertentu;

è pemerintahan;

è kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

  1. Organisasi Internasional
  2. Palang Merah Internasional
  3. Tahta Suci Vatikan
  4. Kaum Pemberontak / Beligerensi (belligerent)
  5. Individu
  6. Perusahaan Multinasional

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu: teori Dualisme dan teori Monisme.

Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara.

Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. (Burhan Tsani, 1990; 26)

Published in: on November 21, 2008 at 3:49 am  Tinggalkan sebuah Komentar  
Tags:

sejarah perkembangan hukum internasional

Sejarah Perkembangan Hukum Internasional

Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium, Ius Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.

Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter Gentium yang lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de Gens (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations (Inggris). (Kusumaatmadja, 1999 ; 4)

Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada abad XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai muncul negara-negara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial, kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional. (Phartiana, 2003 ; 41)

Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis.

Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de Vittoria, Fransisco Suarez dan Alberico Gentillis. (Mauna, 2003 ; 6)

Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasar hukum internasional adalah kesepakatan bersama antara negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya Du Contract Social, La loi c’est l’expression de la Volonte Generale, bahwa hukum adalah pernyataan kehendak bersama. Tokoh lain yang menganut aliran Positivis ini, antara lain Cornelius van Bynkershoek, Prof. Ricard Zouche dan Emerich de Vattel

Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain, (2). Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (law-making treaties) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase, (3). Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.

Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1). Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara, (2). Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang, (3). Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global, (4). Bermunculannya organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang. (Mauna, 2003; 7)

Published in: on November 21, 2008 at 3:47 am  Tinggalkan sebuah Komentar  
Tags:

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Published in: on November 21, 2008 at 2:59 am  Comments (1)