Bahan kuliah ilmu perundang-undangan 2

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  • YANG DIMAKSUD DENGAN MATERI MUATAN ADALAH ISI KANDUNGAN ATAU SUBSTANSI YANG DIMUAT DALAM UNDANG-UNDANG KHUSUSNYA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA UMUMNYA

  • SEBAGAI MANA DIMAKLUMI, SETIAP JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MEMUAT MATERI TERTENTU YANG SATU BERBEDA DENGAN YANG LAINNYA. HAL TERSEBUT MENGANDUNG ARTI BAHWA SECARA SUBSTANSIAL PERBEDAAN JENIS SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK SEMATA-MATA DI DASARKAN KEPADA BENTUK, SYARAT DAN CARA PEMBENTUKAN, SERTA BADAN PEMBENTUKNYA TETAPI JUGA DI DI DASARKAN KEPADA ISI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA

UNDANG-UNDANG DASAR ATAU TAP MPR (S)

  • PADA DASARNYA SUATU UUD HANYA MEMUAT ATURAN TERPOKOK, BAIK BERUPA PRINSIP HUKUM MAUPUN BERUPA NORMA-NORMA HUKUM. APA YANG DIMUAT DALAM PEMBUKAAN MISALNYA PADA DASARNYA HANYA MEMUAT BERUPA PRINSIP-PRINSIP HUKUM YANG KEMUDIAN DIJABARKAN DALAM BATANG TUBUH MENJADI NORMA-NORMA HUKUM.

  • KETETAPAN MPR PUN BERISIKAN ATURAN DASAR, KARENA TAP MPR PADA HAKEKATNYA SAMA, NAMUN TINGKATANYA SETINGKAT LEBIH RENDAH

  • MENURUT KC WHEARE SUATU UUD MINIMAL AKAN BERISIKAN ATURAN-ATURAN DARI SUATU NEGARA YANG MENGATUR SUSUNAN PEMERINTAHAN, YAKNI TENTANG BADAN-BADAN LEGISLATIF, EKSEKUTIF DAN YUDISIAL, SELAIN ITU JUGA DIATUR PULA HUBUNGAN TIMBAL BALIKNYA.

  • SECARA GARIS BESAR UUD BERISIKAN TUJUAN ATAU CITA-CITA POLITIK DARI SUATU NEGARA.

  • SRI SOEMANTERI, MENYATAKAN UUD SEBAGAI DOKUMEN FORMAL BERISI,

    1. HASIL PERJIANGAN POLITIK BANGSA DI WAKTU LAMPAU;

    2. TINGKAT-TINGKAT TERTINGGI PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN

    3. PANDANGAN TOKOH-TOKOH BANGSA YANG HENDAK DIWUJUDKAN;

    4. SUATU KEINGINAN DENGAN MANA PERKEMBANGAN KEHIDUPAN KETATANEGARAAN YANG HENDAK DIPIMPIN

  • STENBEEK, UUD MEMUAT TIGA HAL POKOK

    1. ADANYA JAMINAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DAN WARGA NEGARA;

    2. DITETAPKANNYA SUSUNAN KETATANEGARAAN SUATU NEGARA YANG BERSIFAT FUNDAMENTAL

    3. ADANYA PEMBAGIAN DAN PEMBATASAN TUGAS KETATANEGARAAN YANG BERSIFAT FUNDAMENTAL.

UNDANG-UNDANG, PERPU, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN LAINNYA

  • MENGENAI ISI MUATAN UU TERDAPAT BERBAGAI PENDAPAT

    1. SEMUA ASPEK KEHIDUPAN DAPAT DIATUR DALAM UU

    2. HANYA CUKUP MENGATUR HAL-HAL POKOK SAJA

  • MENURUT SOEHINO ADA EMPAT HAL YANG MENJADI MATERI MUATAN UU, YAITU :

    1. MATERI YANG MENURUT UUD HARUS DIATUR DENGAN UU

    2. MATERI YANG MENURUT TAP MPR YANG MEMUAT GARIS BESAR DALAM BIDANG LEGISLATIF HARUS DILAKSANAKAN DENGAN UU

    3. MATERI YANG MENURUT UU POKOK ATAU UU TENTANG POKOK-POKOK HARUS DILAKSANAKAN DENGAN UU

    4. MATERI LAIN YANG MENGIKAT UMUM.

  • MENURUT A HAMID S ATTAMIMI, BUTIR-BUTIR MATERI MUATAN UU INDONESIA ADALAH

  1. YANG TEGAS-TEGAS DIPERINTAHKAN UU DAN TAP MPR

  2. YANG MENGAUR LEBIH LANJUT KETENTUAN UUD

  3. YANG MENGATUR HAK-HAK ASASI MANUSIA

  4. YANG MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

  5. YANG MENGATUR PEMBAGIAN KEKUASAAN

  6. YANG MENGATUR ORGANISASI POKOK LEMBAGA-LEMBAGA TERTINGGI ATAU TINGGI NEGARA

  7. YANG MENGATUR PEMBAGIAN WILAYAH

  8. YANG MENGATUR SIAPA WARGA NEGARA DAN CARA MEMPEROLEHNYA

  9. YANG DINYATAKAN OLEH SUATU UU UNTUK DIATUR DENGAN UU

PERATURAN PEMERINTAH

  • PERATURAN PEMERINTAH ADALAH PERATURAN YANG DIBENTUK OLEH PRESIDEN UNTUK MENJALANKAN UNDANG-UNDANG. DENGAN DEMIKIAN MAKA MATERI MUATAN PERATURAN PEMERINTAH ADALAH MATERI YANG TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.

  • MENURUT BAGIR MANAN, PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH RENDAH HANYA DILAKUKAN APABILA ADA KUASA DARI UNDANG-UNDANG, ARTINYA HARUS ADA DASARNYA DALAM UNDANG-UNDANG YANG MEMBOLEHKAN DIATUR

  • HAL SENADA JUGA DIUNGKAPKAN OLEH A HAMID S ATTAMIMI BAHWA MATERI MUATAN PERATURAN PEMERINTAH IALAH SELURUH MATERI YANG ADA DALAM UNDANG-UNDANG YANG MENDELEGASIKAN.

FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  1. FUNGSI INTERNAL

a. FUNGSI PENCIPTAAN HUKUM

b. FUNGSI PEMBAHARUAN HUKUM

c. FUNGSI KEPASTIAN HUKUM

  1. FUNGSI EKSTERNAL

a. FUNGSI PERUBAHAN

b. FUNGSI STABILITASI

c. FUNGSI KEMUDAHAN

KEWENANGAN

PADA BEBERAPA NEGARA, FUNGSI LEGISLATIF ATAU KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG DILAKUKAN OLEH SATU BADAN)

KEWENANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KEWENANGANNYA ADA PADA DUA BADAN, YAITU :

  1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

  2. PRESIDEN

BERDASARKAN HAL TERSEBUT, JELAS BAHWA JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DINAMAKAN UNDANG-UNDANG HARUS DIBENTUK ATAS DASAR KERJASAMA ANTARA PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERPU

DALAM PEMBENTUKAN PERPU DAPAT DILIHAT DALAM PASAL 22 UUD 1945, DIMANA PRESIDEN MEMILIKI KEWENANGAN MEMBUAT PERPU DENGAN TETAP HARUS ADA PERSETUJUAN DARI DPR, AKAN TETAPI PERSETUJUAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN SETELAH PERPU TERBENTUK.

SELANJUTNYA PERPU DIBENTUK HARUS DALAM KEADAAN DARURAT ATAU KEADAAN MENDESAK.

DALAM HUBUNGAN DENGAN KEWENANGAN PRESIDEN MEMBENTUK PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBHUT PERLU KIRANYA DISIMAK PENDAPAT A HAMID S ATAMIMI, YAITU KEKUASAAN PENGATURAN PRESIDEN MELIPUTI

  1. LEGISLATIF POWER PRESIDEN ADALAH KEKUASAAN MEMBENTUK UU DENGAN PERSETUJUAN DPR.

  2. KEKUASAAN EXECUTIVE POWER YANG DIDALAMNYA MENGANDUNG KEKUASAAN PENGATURAN ADALAH KEKUASAAN PENGATURAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN.

  3. KEKUASAAN REGLEMENTAIRE ADALAH KEKUASAAN MEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENJALANKAN UNDANG-UNDANG.

  4. NOODVERORDENINGSRECHT, YANG SERING DIARTIKAN SEBAGAI HAK SUBJEKTIF DARI PRESIDEN. HAK TERSEBUT MERUPAKAN HAK UNTUK MENETAPKAN PERATURAN DALAM HAL NEGARA SEDANG DALAM KEADAAN KEPENTINGAN YANG MEMAKSA (PERPU)

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  1. TAHAP PERSIAPAN DAN PERANCANGAN

  2. TAHAP PEMBAHASAN ATAU PEMBICARAAN DI DPR/DPRD

  3. TAHAP PENETAPAN DAN ATAU PENGESAHAN

  4. TAHAP PENGUNDANGAN ATAU PENGUMUMA

APABILA SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TELAH DIUNDANGKAN MAKA SETIAP ORANG (TERUTAMA YANG TERKAIT DENGAN MATERI YANG DIATUR) MENJADI TERIKAT DAN DIANGGAP TELAH MENGETAHUI.

PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

  1. HAK MENGUJI FORMAL, ADALAH WEWENANG UNTUK MENILAI, APAKAH SUATU PRODUK LEGISLATIF SEPERTI UNDANG-UNDANG MISALNYA TERJELMA MELALUI CARA-CARA (PROSEDUR) YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

  2. HAK MENGUJI MATERIL, ADALAH SUATU WEWENANG UNTUK MENYELIDIKI DAN KEMUDIAN MENILAI APAKAH SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ISINYA SESUAI ATAU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI DERAJATNYA, SERTA APAKAH SUATU KEKUASAAN TERTENTU BERHAK MENGELUARKAN PERATURAN TERTENTU.

About these ads
Published in: on Januari 16, 2009 at 4:19 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: http://faziel.wordpress.com/2009/01/16/bahan-kuliah-ilmu-perundang-undangan-2/trackback/

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada tulisan ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: